.jpeg)
Medan Helvetia(Mabes News)- Dalam beberapa hari terakhir, telah beredar informasi mengenai dugaan pemungutan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) oleh SMA Negeri 12. Berdasarkan peraturan pendidikan nasional yang berlaku, sekolah negeri, termasuk SMA Negeri 12, seharusnya tidak memungut biaya SPP dari para siswa, mengingat pendidikan di sekolah negeri merupakan hak dasar yang dijamin oleh negara dan diberikan secara gratis.
Pendidikan gratis di sekolah negeri merupakan salah satu pilar utama kebijakan pendidikan di Indonesia, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak bangsa, tanpa memandang latar belakang ekonomi, dapat mengakses pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, kebijakan ini sangat penting dalam upaya menciptakan pemerataan pendidikan di seluruh negeri. Pemungutan SPP atau biaya lainnya tanpa dasar hukum yang jelas tidak hanya melanggar peraturan, tetapi juga dapat menciptakan beban tambahan bagi orang tua siswa, khususnya bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Kami meminta pihak SMA Negeri 12 untuk segera memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan ini. Pihak sekolah harus transparan dalam setiap tindakan yang melibatkan pengumpulan dana dari siswa atau orang tua. Jika pungutan ini terbukti dilakukan tanpa landasan hukum yang jelas, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap aturan yang telah ditetapkan.
Selain itu, kami juga mendesak Dinas Pendidikan setempat untuk segera melakukan investigasi mendalam mengenai dugaan ini. Investigasi ini harus dilakukan secara objektif dan transparan untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran yang terjadi dapat diidentifikasi dan ditangani dengan cepat. Jika ditemukan bukti kuat adanya pelanggaran, kami menuntut agar pihak yang bertanggung jawab diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kami mengimbau kepada para orang tua dan siswa untuk tidak ragu melaporkan jika ada indikasi pungutan liar atau pungutan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Setiap laporan dari masyarakat akan menjadi bahan penting bagi pihak berwenang untuk menindaklanjuti dugaan ini. Kami juga mendorong keterlibatan aktif komite sekolah untuk memastikan transparansi dalam setiap kegiatan yang melibatkan biaya dari orang tua siswa.
Kami berkomitmen untuk terus memantau situasi ini dan memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap hak-hak pendidikan siswa di SMA Negeri 12 dapat segera ditindaklanjuti. Pendidikan adalah hak fundamental setiap anak bangsa, dan tidak boleh ada hambatan dalam akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan gratis.(Red)